Problematika Demokrasi Indonesia di era Globalisasi

PROBLEMATIKA  DEMOKRASI                  INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

 Oleh: Theodorikus Satriamus Alvin

        Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman hayati yang melimpah. Di dalamnya memiliki banyak perbedaan, baik antara suku, budaya, ras, bahasa, dan adat istiadat. Berbagai keberagaman dan perbedaan yang ada, maka dibentuk sebuah struktur yang jelas dan di dalamnya terdapat regula yang mengikat berbagai perbedaan-perbedaan tersebut. 

          Berdasarkan sejarah berdirinya bangsa Indonesia, terdapat berbagai problem dalam ruang lingkup tatanan pemerintahannya. Indonesia sudah tiga kali menggantikan sistem pemerintahan yaitu; masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. Pada masa orde lama Indonesia dipimpin oleh presiden Ir. Soekarno. Pada masa pemerintahannya Indonesia banyak mengalami problem berkaitan bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Berangkat dari problem yang ada Indonesia beralih ke masa orde baru yang dipimpin oleh presiden soeharto. Namun pada masa pemerintahannya Indonesia mengalami problem yang sama yaitu masalah berkaitan bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tidak hanya itu Indonesia kemudian beralih lagi ke masa reformasi hingga bertahan sampai sekarang. Masa reformasi diawali oleh kepemimpinan presiden Habibie. Pada masa pemerintahannya diterapkan sebuah sistem dalam konstelasi politik yaitu adanya pemilu secara demokratis. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia menganut paham demokrasi dalam roda pemerintahan. 

          Demokrasi merupakan praktik yang terlahir dari paham liberalisme, di mana masyarakat sebagai objek dari paham tersebut akan diberi ruang atau kesempatan untuk berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konstelasi politik demokrasi diartikan sebagai paham yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi hadir sebagai ajang pentas seni dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik. Gagasan demokrasi sendiri membuka sebuah prinsip yang sangat sentral politis yaitu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari prinsip tersebut lahirlah sebuah asumsi yang lumrah dalam kalangan masyarakat yaitu kekuatan dan kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat. Konsep demokrasi hadir mendongkrak sebuah sistem klasik yang memposisikan masyarakat sebagai budak politik. Dengan demikian demokrasi dapat memantik rasio dari setiap pribadi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam memerintah dan berdaulat. Namun dalam hal ini ada berbagai problem yang lebih cenderung mengkonsepkan masyarakat bahwa dengan kehadiran masyarakat kurang terlalu efektif dalam roda pemerintahan. Untuk meminimalisirkan hal ini, maka dibuatlah suatu kebijakan agar kehadiran rakyat dalam roda pemerintahan diwakili (kaum demokrat). Dalam alur kehidupan rana politik ada beberapa orang yang dipilih oleh rakyat, untuk menjadi wakil rakyat dalam via perpolitikan. Konsep ini dicetuskan pertama kali oleh Jhon Locke. Ide demokrasi yang dicetuskannya kemudian menjadi tonggak atau pelopor lahirnya demokrasi modern. Sebagaimana yang dianut oleh berbagai negara dibelahan dunia ini termasuk Indonesia. 

          Namun dalam penerapan demokarsi modern di Indonesia pada era pasca-modern jauh dari eksepetasi dan realita yang ada. Sehingga dalam praktiknya lahirlah sebuah arena politik arkaistik dan bar-bar yang lebih banyak menyengsarakan masyarakat. Berangkat dari penerapan demokrasi modern yang berkontradiksi dengan konsep awal demokrasi itu sendiri. Demokrasi bukan lagi dipandang sebagai ajang pentas seni masyarakat. Namun banyak kalangan menganggap bahwa, demokrasi merupakan suatu ruang yang di dalamnya banyak orang berkompetisi demi keuntungan pribadi. Indonesia merupakan negara demokrasi. Adanya paham demokrasi dilatar belakangi oleh adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Seiring berjalannya waktu Indonesia tidak bisa menerjemahkan kata demokrasi dengan tepat. Artinya bahwa penerapan paham demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia tidak sejalan dengan konsep demokrasi itu sendiri dan realita serta ekspetasi. Adanya praktik demokrasi yang salah, mengakibatkan banyak pihak yang berasumsi bahwa praktik demokrasi yang dijalankan telah membangkitkan primordialisme, memperlemah persatuan serta tidak mampu mewujudkan pembangunan nasional yang menyejahterakan masyarakat. Sebenarnya demokrasi menjadi orientasi dasar aktivitas politik dan basis verifikasi  setiap pendirian politik penguasa. (Max Regus, 2003: 73). Tetapi dipandang sebagai barang yang hanya dijual dan dipropagandakan demi tahta kekuasaan. Maka bangsa Indonesia ini akan mengahadapi bahaya yang sangat serius terjadi disintegrasi bangsa. 

          Demokrasi dianggap sebagai sarana kekuasaan yang menyelamatkan orang-orang kuat dan melindungi aktor-aktor politik yang bermasalah. Adapun berbagai problematika yang selalu menimpa masyarakat pada umumnya. Problematika itu diantaranya kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, masalah ketidakadilan, struktur dan mental politik korup, intoleransi sosial politik, pelanggaran hak-hak sipil kemanusian. (Silvianus M. Mongko, 2016: 96). Menilik problematika yang ada, visi-misi demokrasi yang ideal untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat justru diobrak-abrik oleh kepentingan individu. Inilah yang menyebabkan implikasi visi-misi demokrasi itu masih sebatas cita-cita. Perkembangan zaman turut mempengaruhi penerapan demokrasi di Indonesia. Namun dibalik dampak positif yang ada tidak sebanding dengan dampak negatif yang tejadi. Di era globalisasi banyak orang yang memandang demokrasi sebagai tempat untuk berkuasa dan memerintah sebagaimana pada zaman sistem pemerintahan klasik. Demokrasi dianggap sebagai barang yang kemudian “dijual”. Hal ini ditandai adanya praktik KKN yang sampai sekarang menjadi sebuah penyakit yang menyengsarakan rakyat. Praktik KKN ini yang kebanyakan diperankan oleh aktor-aktor politik ataupun kaum demokrat, telah mengkonsepkan paham demokrasi yang melenceng jauh dari konsep yang sebenarnya. 

           Berdasarkan problematika yang ada diharapkan agar aktor-aktor politik atapun kaum demokrat harus memiliki sifat humanisme. Artinya bahwa pemerintah harus melihat kembali hal-hal tidak sesuai dengan konsep kemanusian dan paham demokrasi yang sebenarnya  dalam tatanan pemerintahan. Tidak hanya itu juga pemerintah harus membuat suatu kebijakan ataupun keputusan agar setiap cara kerja ataupun kinerja para kaum pemerintahan terbuka dalam urusan pemerintahan. Artinya, tidak ada hal yang disembunyikan dari rakyat sendiri, karena di sini rakyatlah yang menjadi penguasa. Harapannya pemerintah harus bisa melihat setiap problem yang ada secara detail dan menegakkan paham demokrsi agar berjalan dengan semestinya. 

Daftar Pustaka:

Regus, Max. Republik Sialan Memburu kejernihan Di Tengah Belantara Kerancuan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.

Mongko, Silvianus M. Demokrasi Minus Diskursus. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.